Jalan Tikus

Jalan2

Akhir pekan kemarin, gue membantu teman gue pindahan. Dia yang awalnya hidup berpindah-pindah dari satu kos ke kos lain, lalu tinggal di apartemen, sekarang punya rumah sendiri. Dari yang tinggal di Jakarta Selatan, sekarang dia tinggal di selatan Jakarta alias Kota Depok, Jawa Barat.

Depok adalah satu dari lima daerah penyangga atau suburban dari sebuah metropolitan raksasa bernama Jakarta. Empat penyangga lainnya adalah Bogor, Bekasi, Tangerang dan Tangerang Selatan. Kelima daerah ini punya peran penting bagi Jakarta karena tak cuma berperan sebagai lokasi tempat tinggal banyak orang yang bekerja di Jakarta, tapi juga punya fungsi lain seperti pemasok sumber daya alam, hasil pertanian hingga ke penyeimbang lingkungan.

Proses perjalanan pindah ke Depok itu gue lakukan dengan menumpang mobil pick up yang disewa untuk mengangkut barang-barang teman gue. Perjalanan yang gue lakuin bersama mobil pick up itu cukup berliku-liku. Melewati jalan-jalan sempit di Jagakarsa, lalu sampai ke Tanah Baru.

Sepengamatan gue, jalan-jalan di kawasan Jagakarsa dan Depok ini jauh dari ideal. Jalannya sempit, di beberapa tempat masih dilintasi pejalan kaki (yang terpaksa turun ke aspal karena nggak ada trotoar), kadang juga dilintasi gerobak bakso dan mie ayam, lalu ada motor dan mobil yang parkir di tepi jalan, pedagang-pedagang aneka barang, dan lain-lain.

IMG_2015-04-05 22:47:46

Jalan Tanah Baru misalnya. Jalan yang sepertinya cukup penting dan membentang cukup panjang dari utara ke selatan kondisinya cukup memprihatinkan. Sempit dan penuh dengan kendaraan dan manusia. 

Gue lalu teringat pengalaman gue kira-kira setahun lalu nyetir ke sebuah tempat di kawasan Pondok Ranji, Tangerang Selatan, untuk datang ke resepsi seorang teman. Kondisinya mirip. Alhasil, nyetir mobil matic ternyata nggak bisa menghentikan rasa capek yang gue alami begitu udah sampai Jakarta Selatan.

Antara Jagakarsa, Depok dan Tangerang Selatan memiliki masalah yang sama terkait ketersediaan jalan. Kalau lo melihat ke Google Maps, cobalah zoom ke daerah-daerah yang gue sebutin di atas dan lihat betapa tidak teraturnya bentuk-bentuk jalan di sana. Gue gagal menemukan jalan protokol (selain Jalan Margonda di Depok, tampaknya) yang bisa menjadi tulang punggung transportasi di daerah tersebut. 

Tidak cuma sempit dan ramai sehingga membuat perjalanan terasa lama dan melelahkan, tapi dari segi desain pun jalan-jalan di kawasan suburban ini (sesungguhnya, di Jakarta juga), tidak teratur. Padahal, desain jalan yang terbaik adalah jalan yang berbentuk grid (berbentuk anyaman jalan-jalan secara horisontal dan vertikal) karena mempermudah perpindahan antarsegmen.

Jalan1

Menurut pengamatan gue yang sotoy ini, terbelakangnya infrastruktur jalan di Jakarta dan kawasan penyangganya adalah akibat dari perkembangan kota yang tidak teratur dan terencana sehingga mendapatkan sebutan urban sprawl. Perkembangan daerah-daerah penyangga Jakarta lebih mirip pemanjangan akar pohon yang menjalar ke sana ke mari tanpa ada usaha mengaturnya.

Pemerintah daerah kawasan penyangga tersebut seperti kehabisan akal untuk mengatur perkembangan wilayahnya. Tidak ada masterplan terpadu tentang zoning, rencana pembangunan infrastruktur publik, ruang terbuka hijau, dan seterusnya. Tampaknya, mereka hanya bisa berpikir mengenai bagaimana mendapatkan pemasukan daerah (atau malah pemasukan pribadi) sebesar-besarnya tanpa memikirkan bagaimana mencukupi hak-hak dasar warganya.

Satu-satunya pengecualian dari fenomena memprihatinkan daerah-daerah penyangga Jakarta hanyalah kawasan Bumi Serpong Damai. Bisa dibilang, BSD adalah kawasan yang mendekati ideal dengan zoning dan infrastruktur jalan yang jelas. Mungkin yang masih harus dibenahi adalah ketersediaan angkutan umum yang layak di dalam kawasan tersebut.

Jalan4

Apa yang secara kasat mata terlihat dari perbedaan di Tangerang Selatan yang BSD dengan Tangerang Selatan bukan BSD dan Depok? Ya! Yang satu dikembangkan oleh swasta, sementara yang satu lagi dibiarkan tumbuh liar oleh pemerintah daerahnya.

Lantas, apakah kesimpulannya adalah sebaiknya kita swastakan saja pembangunan kota-kota di Indonesia? Tunggu dulu. Pengembangan oleh swasta punya efek negatif berupa semakin mahalnya harga properti sehingga memperkecil kesempatan untuk warga dengan penghasilan terbatas untuk memiliki rumah tinggal. Gue tetap berpikir bahwa pemerintah daerah tetap harus membangun wilayahnya secara terencana sehingga tidak ada lagi pembangunan liar tak terarah seperti yang terjadi selama ini. Bisa?

 

Iklan

Jangan Mimpi Bikin F1 di Sini

Kemarin-kemarin, waktu seorang teman meng-RT berita soal Thailand yang akan menggelar Grand Prix F1 mulai tahun 2014, reaksi yang muncul adalah menanyakan kapan Indonesia bisa menggelar balap jet darat juga.

Bila beneran sukses mendatangkan sirkus F1, Thailand akan jadi negara ketiga di Asia Tenggara yang melakukannya. Malaysia udah gelar F1 sejak tahun 1999 di Sirkuit Sepang, baru Singapura mengekor tahun 2008. Balapan yang dilangsungkan di atas sirkuit jalan raya di sekitar kawasan Marina Bay ini punya keistimewaan karena merupakan satu-satunya balapan malam di dunia. Thailand berusaha meniru Singapura dengan menawarkan balap di jalan raya di waktu malam. Ini adalah taktik untuk menyenangkan para penonton F1 yang kebanyakan masih terkonsentrasi di Eropa.

Menggelar F1 bukanlah pekerjaan sederhana. Pulling a Formula 1 race is absolutely a mammoth job! Dari pengamatan langsung gue sebagai penonton di Singapura minggu lalu, gue liat begitu banyak hal yang harus disiapkan. Soal jutaan ton logistik lomba, soal akomodasi untuk para peserta dan penonton, hingga ke hal-hal nonteknis balapan seperti parkir, hiburan dan makanan.

Dibanding menggelar balapan di sirkuit di waktu siang, balapan F1 malam di sirkuit jalan raya berarti butuh kerja keras dua kali lipat. Panitia GP Singapura harus menutup banyak jalan sejak seminggu sebelum balapan dimulai, mengangkut perlengkapan penerangan berjuta-juta watt dengan crane-crane yang berukuran raksasa, pembatas (barrier) jalan dari beton yang beratnya naujubilah, pagar tinggi buat memisahkan trek dari penonton, bikin tribun nonpermanen, sampai menyiapkan hal-hal yang sebenarnya kecil tapi nggak bisa disebut remeh kayak toilet, tempat sampah, dll.

Untuk bisa menggelar F1, panitia GP Singapura keluar duit Rp 1,1 triliun. Dari angka itu, sekitar 65 persen ditanggung Pemerintah dan sisanya ditutup oleh sponsor dan pendapatan dari tiket. Nggak murah kan? Sebagai pembanding, anggaran olahraga di APBN 2012 saja ‘hanya’ Rp 200 miliar.

Buat ukuran Singapura yang makmur saja,  itu bukan angka yang kecil. Gedenya angka inilah yang bikin negosiasi perpanjangan kontrak antara Singapura sama Bernie Ecclestone jadi alot (makanya waktu diumumkan kalau Singapura memperpanjang kontrak F1 sampai 2017, para penonton di sirkuit pun bersorak). Untungkah Singapura? Bisa jadi. Soalnya, jutaan wisatawan mengalir ke sana selama akhir pekan. Mereka membelanjakan uang sampai 150 juta dolar Singapura alias Rp 1,1 triliun. Impas saja. Tapi keuntungan lain yang didapat Singapura adalah citra dan brand sebagai negara tujuan wisata utama dunia.

Nah, balik ke pertanyaan apakah Indonesia bisa menggelar F1? Jawabnya: ada banyak PR yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah sirkuit. Kita Cuma punya Sentul yang nggak memenuhi standar ‘Grade 1’, syarat yang ditetapkan F1.

Mau menggelar di jalan raya? Di mana? Dulu tahun 2009 kita mau bikin GP A1 di sirkuit jalanan di Karawaci saja gagal, apalagi menggelar F1 yang jelas syaratnya lebih ketat?

Kalaupun kemudian ada sebagian jalan di Jakarta yang bisa dijadikan sirkuit jalan raya, pasti bakal ada penutupan jalan. Mengganggu banget, karena macet bakal meluber di sekitaran sirkuit. Tanpa ada penutupan jalan saja, Jakarta setiap hari sudah dikepung macet, apalagi bila ada penutupan.

Di Singapura, kemacetan nggak terlalu terasa karena mereka punya sistem transportasi umum yang sangat baik (tapi teteup ya, ada koran lokal Singapura yang memuat protes warga yang harus memutar). Jakarta jelas bukan contoh yang membanggakan kalau bicara soal transportasi umum. Jakarta cuma punya KRL yang jangkauannya terbatas, dengan jumlah perjalanan yang sedikit banget, jadi kapasitas angkutnya terbatas.

Mau pakai bus? Aduh, lupakan deh. Transjakarta masih kurang busnya, jarak antarbus makin nggak menentu, kondisi bus yang tambah jelek, belum lagi jalurnya diserobot pengendara kendaraan pribadi. Bus umum selain Transjakarta? Ini lagi. Busnya buluk, knalpotnya berasap tebal, sopirnya ugal-ugalan dan masih banyak copetnya.

Singapura punya MRT, kita masih baru mulai membangun dan baru beroperasi tahun 2016. Menurut gue, itu pun nggak akan banyak membantu karena baru tersedia satu jalur. Sedangkan MRT Singapura punya empat line dengan panjang rel 157,9 km dan punya 102 stasiun, Itu pun ya, Singapura masih harus ‘memaksa’ MRT bekerja lembur sampai jam 01.00 pagi selama tiga hari.

Gimana dengan persoalan keamanan? Singapura itu negara polisi (dalam arti positif maupun negatif) yang angka kriminalitasnya kecil banget. Tapi masih saja, selama balapan mereka menerjunkan ribuan petugas polisi dan pengamanan partikelir karena lonjakan jumlah turis itu jadi lahan subur untuk berkembangnya kejahatan. Di Jakarta, angka kriminalitas masih cukup tinggi, apalagi bila ditambah keberadaan jutaan turis? Jangan sampai malah kita dipermalukan di dunia internasional dengan cerita-cerita para korban kejahatan yang sangat mudah beredar secara internasional.

Dari uraian data di atas, jelas kan kalau Indonesia belum siap untuk menggelar balapan F1 dalam waktu dekat; seberapa pun penginnya gue ngeliat Sebastian Vettel ngebut sampai kecepatan350 km per jam di negeri sendiri. Terima sajalah, level kita memang belum sampai ke sana.

(Ini adalah versi tulisan yang lebih nyantai dari tulisan asli yang dimuat di blog Arena Yahoo! Indonesia di sini)

Kecewa dengan ‘Indonesia Itu Mengecewakan’

Rabu (28/12/2011) pagi, pandangan saya terbetot pada iklan berbentuk jacket yang terlampir bersama satu eksemplar koran Kompas. Teks yang tertulis di bagian depan iklan jacket itu adalah, “Ha ha ha.. INDONESIA ITU MENGECEWAKAN.”

Judul yang provokatif itu sukses menggiring saya untuk membaca lanjutan iklan tersebut dan menepikan berita di headline. Di balik halaman pertama tadi, tertulis teks yang bunyinya begini:

“Indonesia itu “mengecewakan…”
Perekonomian Indonesia yang berhasil tumbuh sampai 6,5% tahun 2011, ternyata bisa mengecewakan “kubu ekonomi” yang otimistis, sekaligus mengecewakan “kubu politik” yang pesimistis.

“Mestinya bukan hanya tubuh 6.5%.” Itu kata golongan yang optimistis.

“Kok ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 6,5% ya.” Itu kata golongan yang kecewa mengapa ekonomi Indonesia bisa begini bagusnya.

He he he… Indoneisa itu memang mengecewakan. Bagi mereka yang hobinya kecewa.

Di lembar kedua iklan itu, ada tulisan dengan huruf besar mengenai pemberian investment grade dan efek-efek positifnya buat negara, dunia usaha dan masyarakat. Lantas, di halaman terakhir, ada tiga grafik yang memperlihatkan GDP Indonesia dibandingkan dengan lima negara ASEAN, tren inflasi Indonesia dibandingkan dengan Brasil, Rusia, India dan Cina (BRIC) dan rasio utang terhadap GDP antara Indonesia dikomparasi dengan Jepang, AS, Brasil, Cina, India, ASEAN dan zona Euro.

Yang langsung mebuat gusar ketika melihat iklan yang dibuat oleh Keluarga Besar BUMN (yang terdiri dari BRI, BNI, Bukit Asam, Semen Gresik, Pertamina, PLN, Perusahaan Gas Negara, Jamsostek, Telkom Indonesia dan Bank Mandiri), pertama, adalah pada pemilihan gaya bahasanya.

Bahasa yang dipakai dalam iklan yang jelas tidak murah itu terasa sangat sinis, terutama kepada para pihak yang selama ini banyak mengkritik Pemerintah. Iklan tersebut seperti ingin mengatakan kepada para pengkritik Pemerintah bahwa sekeras apapun pengkritik bersuara, Pemerintah sudah menunjukkan statistik positif ekonomi Indonesia selama 2011 yang tumbuh sebesar 6,5%.

Padahal, paradigma kesuksesan ekonomi yang berdasar pada statistik ekonomi makro belaka tidak lagi relevan. Bahkan Bank Dunia pun mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah segalanya. Alih-alih hanya memikirkan pertumbuhan, sudah selayaknya Pemerintah lebih memikirkan mengenai pemerataan, pengurangan pengangguran yang pada muaranya adalah pengurangan kemiskinan.

Sudah terlalu banyak contoh yang memperlihatkan bahwa pembangunan di Indonesia bersifat Jawa sentris sehingga menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah luar Jawa. Bila tidak dikelola dengan baik, ketidakpuasan-ketidakpuasan itu bisa berbahaya terhadap integritas bangsa.

Terlebih lagi, iklan ‘Indonesia Mengecewakan’ ini dibuat oleh sejumlah BUMN yang seharusnya lebih fokus ke sektor riil ketimbang hanya bergenit-genit dengan angka yang indah dilihat tetapi tak berarti bila tidak menyentuh sendi perekonomian kerakyatan.

Ada tiga bank yang menyokong iklan ini, yakni BRI, BNI dan Bank Mandiri, yang seharusnya lebih memikirkan bagaimana memperbesar porsi kredit untuk usaha kecil dan menengah yang selama ini terbukti tangguh dari terjangan krisis, tidak seperti korporasi besar yang justru mudah goyah.

Harus ditanyakan juga apakah bank-bank BUMN tersebut sudah merespons positif seruan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat bunga pinjamannya di saat BI Rate sudah cukup rendah dengan diturunkan hingga ke level 6 persen (turun 0,75 persen selama tahun 2011).

Di sana juga ada Pertamina yang seharusnya memperbaiki mekanisme pengawasan terhadap pembatasan konsumsi BBM bersubsidi oleh kalangan mampu atau PT Telkom yang seharusnya lebih fokus untuk memperluas akses daerah terpencil terhadap sarana komunikasi dan internet.

Jangan lupa juga dengan PLN. Perusahaan ini punya tugas berat untuk melakukan elektrifikasi 80,24 persen wilayah Indonesia pada tahun 2014. Hingga Oktober 2011, perusahaan setrum negara itu baru mengelektrifikasi 71,2 persen wilayah Indonesia dengan rincian 75,4 persen di wilayah Jawa-Bali, 68,2 persen di wilayah Indonesia Barat dan baru 59,2 persen di wilayah Indonesia Timur. Ini belum lagi ditambah dengan payahnya kinerja PLN dalam mengurangi pemadaman yang masih terus saja terjadi.

Hal berikutnya yang bikin gusar dari iklan yang bila ditotal berjumlah 2,5 halaman tersebut adalah terdapatnya kalimat “mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia yang bersama pemerintahan SBY berhasil mencapai investment grade di akhir 2011 ini.” Kalimat tersebut lebih terlihat sebagai usaha cari muka karena sekali lagi investment grade itu tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat meningkat.

Yang terakhir, untuk memasang iklan jacket di harian sebesar Kompas tentu tidaklah murah. Bila iklan berwarna satu halaman (7 kolom kali 100 milimeter kolom) bertarif Rp 330 juta, tentu bisa dihitung biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai iklan sebesar 2,5 halaman tersebut. Padahal, iklan tersebut juga dipasang di media lain, antara lain harian Bisnis Indonesia. Akan lebih baik bila dana untuk publikasi yang salah sasaran seperti itu dialihkan untuk hal-hal yang lebih berguna.

Sembunyi

sembunyi

Di dunia yang orang ramai menyebutnya sebagai social networking world ini, bersembunyi, atau menyembunyikan keberadaan, adalah sebuah hal yang sudah sangat sulit ditemui.

Setiap detik, setiap menit, setiap jam, kita (saya menganggap Anda yang bisa membaca tulisan nggak jelas ini di blog, berarti Anda cukup melek internet dan segala tetek bengeknya) berada di pusaran informasi tentang keberadaan orang-orang di sekitar kita. Silakan anggap hal itu penting atau remeh, tinggal disesuaikan dengan kepentingan dan perspektif Anda.

Coba saja pantau Facebook, Plurk, atau belakangan Twitter. Lihatlah betapa orang-orang dengan gegap gempita dan penuh semangat mengabarkan bahwa mereka sedang makan di kafe anu, dugem di klab itu atau sedang berada di beranda rumah si anu. Sayang, saya belum pernah membaca status orang yang sedang nongkrong di WC sambil ber-BlackBerry :p

Semua jadi terbuka. Sudah sulit untuk menemukan sebuah celah untuk menyembunyikan keberadaan kita. Bahkan kalau pun saya tidak menulis keberadaan di Facebook atau Twitter, bisa jadi teman saya jalan-jalan yang mengabarkannya.

Bayangkan bila (eh ini kejadian fiksional, lho) ada seorang pegawai kantor yang tidak masuk kantor dengan alasan sedang terbaring sakit. Mungkin cukup menelpon supervisor dengan suara yang lemah atau terbatuk-batuk, sang penyelia bisa jadi telah percaya bahwa si karyawan ini memang butuh rihat.

Jadi masalah (masalah menurut siapa, ya?) bila kemudian si karyawan ternyata tidak benar-benar berbaring di tempat tidurnya dan malah pergi bersama teman-teman kuliah dulu untuk datang ke pameran foto atau museum.

Si karyawan itu mungkin tidak akan dengan konyolnya memberi tahu di mana keberadaannya. Tapi apa yang terjadi bila teman-temannya yang mengabarkannya dan orang-orang di kantornya, terlebih penyelianya, membaca keberadaan si karyawan tadi?

Tentang manfaat atau mudarat, tentu saja tergantung dari mana kita melihatnya. Tapi satu hal yang pasti, tempat gelap untuk bersembunyi itu memang sudah kian sempit 🙂

Independensi

Kawan, masih ingat nggak saat kita berdebat dulu? Ya, ya, berdebat. Kita memang berdebat saat itu bukan? Mengadu argumen di tengah udara pagi yang dingin di sebuah rumah di Bandung.

Ingat kan saat itu kita begitu berapi-api berbicara mengemukakan argumen kita; tak kalah berapi-api juga menguji pendapat lawan bicara di seberang meja, berharap menemukan celah untuk mematahkan pendapat lawan.

Kala itu kita bicara soal ide-ide besar. Aku masih ingat betul, kita berbusa-busa soal independensi. Aku menggugat independensimu, tetapi kamu bersikeras bahwa kamu tetap bebas, tak peduli siapapun majikanmu. Waktu itu, tahu tidak, aku mencatat ucapanmu bagai mencatat janji seorang politisi.

Kemarin, diam-diam aku menagih janji. Ah, aku kecewa, kawan. Ternyata janji (utang?) yang kamu ikrakan ketika itu tidak kau tepati. Aku berupaya berprasangka baik bahwa ini adalah kali pertama janjimu terlanggar, meski aku juga tidak yakin.

Lagi-lagi, aku mencoba berpikir baik karena aku tahu kamu orang yang baik. Mungkin kamu memang tak cukup berdaya untuk mengubah kondisi yang kamu hadapi. Aku lekas-lekas menghapus pikiran bahwa kamu memang sengaja tidak menepati janjimu.

Barangkali, keadaan di mana kamu bisa –meminjam Goenawan Mohammad– menggeladi pemikiran yang terbuka, yang tidak didikte dan diawasi orang adalah sebuah kemewahan. Aku tahu itu, kawan; dan aku bersimpati kepadamu.

Aku sadar bahwa situasi tidak lagi berada di pihakmu. Aku tahu kalau kamu bukan lagi seorang ronin, seorang samurai yang tak bertuan. Ah sudahlah, kawan, aku tak mau lagi mengulang-ulang cerita basi soal ronin yang memang hidup jauh dari masa dan tempat kita.

Sedari dulu, aku selalu benci bila aku terbukti ‘benar’ pada akhirnya. Aku bukan sedang ingin menyakitimu kawan, saat aku dengan penuh kepahitan di lidah cuma bisa berucap, independensi itu tai kucing.

Jogja: K Bunder, Modernisasi dan Kapitalisme

Ada yang membetot perhatian saya ketika saya berkunjung ke Jogja pekan ini, yaitu bermunculannya toko-toko berlambang huruf K yang dikelilingi lingkaran di beberapa tempat di kota yang menyenangkan ini. Toko, eh minimarket, ini berjualan non-stop alias buka 24 jam.

Dulu, toko-toko berbasis waralaba seperti ini cuma ada satu atau dua buah saja. Sekarang, contohnya di Jalan Sudirman saja, dalam jarak kurang dari 400 meter saja ada dua toko serupa. Satu terletak di sebelah timur sebuah restoran cepat saji (yang juga buka 24 jam) dan yang satunya hanya beberapa meter di timur Tugu.

Di Jogja, orang yang berjualan selama 24 jam bukanlah hal yang dianggap aneh. Nyaris di semua sudut, terutama di daerah kantong-kantong pondokan mahasiswa, ada yang namanya warung burjo alias bubur kacang ijo.

Kedai yang satu ini tak pernah libur; kecuali kalau penjualnya sakit atau mau mudik ke Kabupaten Kuningan di Jawa Barat sana.

Tapi menjamurnya toko K Bunder –demikian beberapa kali lidah saya yang suka keseleo melafalkan kata dalam bahasa Inggris menyebutnya– tidaklah sama dengan kehadiran kedai-kedai burjo yang dikerubuti mahasiswa kelaparan yang memesan seporsi indomie telur.

(Sebenarnya bukan hanya toko K Bunder yang menjamur, tapi juga minimarket-minimarket lain, yang meski tidak buka 24 jam, bahkan sanggup masuk hingga ke kampung-kampung yang aspalnya saja bolong di sana-sini.)

Seorang teman lama, seorang pemerhati gejala-gejala dan penanda kota amatiran dan sok tahu, angkat bicara ketika kami sedang duduk-duduk di angkringan menyeruput teh jahe hangat. “Itu adalah bagian dari the-so-called kemajuan alias modernisasi, mas.”

“Kemajuan yang berdasar pada kapital. Di mana mereka yang memiliki modal lebih lah yang akan bertahan di dunia konsumerisme seperti ini,”

“Lagipula, wajah pembeli di kota ini pun sudah banyak yang berubah. Mereka ndak lagi mau berpayah-payah memutari pasar yang becek dan pengap. Mereka maunya belanja yang praktis dan di tempat yang berpendingin udara; kalau perlu, belanjanya dilakukan jam dua pagi,” cerorosnya panjang.

Saya manggut-manggut saja. Tinggal hampir enam bulan di Jakarta membuat saya juga mulai memperhatikan fenomena semacam ini.

“Jogja itu lagi ingin memirip-miripkan diri dengan Jakarta, mas,” teman saya ini rupanya punya banyak pendapat untuk dimuntahkan.

“Cara mereka berbelanja cuma salah satunya. Yang lain-lain pun tak beda jauh. Inilah anak kandung dari yang namanya modernitas,” kali ini ada nada mengeluh di nada suaranya.

“Tak cuma toko non-stop, mas. Di sini juga sedang menjamur lapangan-lapangan futsal sintetis buat mereka yang ingin menggerakan raga. Apa ndak mirip Jakarta tuh?”

“Mirip Jakarta bagaimana? Bukannya berolahraga itu sehat” saya sedikit kesulitan mencerna kalimatnya.

“Ini soal ruang publik. Saya kok menilai tempat-tempat futsal itu bakal makin menggerogoti public space di sini. Kota makin sumpek, makin sedikit tempat terbuka yang bisa kita manfaatkan dengan gratis; untuk sekadar main sepakbola atau cuma nongkrong-nongkrong gojek kere guyon goblok,”

“Bermain futsal memang bisa bikin sehat mas. Tapi di sisi lain, jadinya nanti masyarakat bakal menilai kalau sudah ada lapangan futsal, maka lapangan sepakbola tak lagi dibutuhkan. Kalau mau berolahraga ya sana silahkan ke lapangan futsal berbayar, kira-kira begitu,”

“Dan ruang publik itu bukan cuma sekadar tempat berolahraga; apalagi dipandang berdasar gratis atau bayarnya,” ia melanjutkan bicaranya sebelum saya sempat menyela.

“Itu adalah tempat di mana pluralisme dan semangat egaliter dirayakan. Di ruang publik terbuka, ndak ada pembedaan kasta. Semua berkedudukan sama dan berhak menikmati sarana itu tanpa melihat tebal tipisnya dompet atau status sosial dan pendidikan mereka.”

“Sama juga dengan minimarket-minimarket-an itu mas. Saya rindu sama pasar. Sudah lama saya ndak belanja ke sana. Semoga saya salah mas, tapi saya punya ketakutan modernisasi ini bakal menelan Jogja,” katanya sambil menelan ludah.

Saya perlahan-lahan mulai bisa mengerti. Saya menarik nafas panjang sembari menyomot pisang goreng hangat di depan saya. Diam-diam, saya setuju dengan dia.

Catatan: Foto ini bukan toko K Bunder di Jogja, ini saya colong dari blog.roogles.com

Cinta yang Tak Berbalas

“Kecintaan seseorang terhadap negerinya tidak selalu mendapatkan balasan,” ucap Michael Brin suatu ketika pada tahun 1979.

Ungkapan itu saya baca dari sebuah buku berjudul ‘Kisah Sukses Google’ yang ada di samping saya. Kutipan dari Brin itu saya baca beberapa minggu lalu.

Saya tak tahu bagaimana cara Brin mengucapkan kalimat itu, juga emosi dan perasaannya saat itu. Di tengah Uni Sovyet yang tenah bergelora dengan semangat anti-Semit, orang-orang seperti Brin memang bagai tak mendapat tempat di sana.

Brin mengucapkan kalimat itu dan kemudian ia membawa seluruh anggota keluarganya pergi dari negeri yang tengah bergejolak itu.

Kisah tentang keluarga Brin selanjutnya adalah sejarah. Sergey, salah satu anak Michael Brin, dalam usia 25 tahun atau nyaris dua dekade setelah minggat dari Sovyet, mendirikan Google bersama Larry Page. Sergey menciptakan Google dari Amerika.

Beberapa hari setelah membaca kutipan Brin itu, saya berbincang dengan seorang atasan di kantor. Ada kalimatnya yang menggelitik pikiran saya. Ia berucap, “Saya sudah tidak punya nasionalisme, karena nasionalisme saya kini hanya untuk AC Milan.”

Saya tak sanggup tertawa. Dia terlihat serius betul saat mengucapkannya.

Kemudian, kami banyak ngobrol-ngobrol tentang sebuah perkara yang mengguncang negeri ini beberapa hari belakangan. Kisah memalukan seorang jaksa yang menerima uang berjumlah Rp 6 milyar –sangat layak diduga sebagai duit suap.

Cerita yang sungguh mengenaskan, bukan karena jaksanya belum sempat menikmati hasil korupsi (karena ketahuan). Menyedihkan sekaligus membuat geram karena inilah wajah bopeng negeri saya. Sebuah negeri yang sudah tidak memiliki tatanan lagi. Bukan hukum, yang pantas dipatuhi barangkali adalah materi.

Pikiran lama saya timbul kembali. Ide itu, ide untuk berpindah kewarganegaraan, melintas lagi di benak saya.

Bukan. Bukan karena nasionalisme saya kini hanya tersisa untuk Manchester United. Tidak pula karena saya sudah tidak mencintai negeri di mana saya telah menghirup udara, meminum air dan memberaki tanahnya selama seperempat abad ini. Bukan, bukan karena itu.

Jawaban yang saya pikir paling mendekati adalah karena kecintaan saya terhadap negeri ini tidak selalu mendapatkan balasan.

Seperti orang-orang bilang, hidup itu suatu pilihan. Andai saya bisa memilih, saya pilih hijrah saja dari sini. Namun sayang seribu sayang, pilihan itu tidak sedang tersaji di hadapan saya saat ini.

Putus asa? Mungkin. Pengecut? Oportunis? Barangkali benar. Silakan, pilihkan satu kata saja buat menilai saya.